ROKAN HILIR,(Jejakriau.com)- Pengelolaan anggaran biaya publikasi media Tahun Anggaran 2026 senilai Rp850 juta di BPKAD Kabupaten Rokan Hilir memicu polemik keras. Sejumlah insan pers menyatroni Kantor BPKAD Rohil untuk mempertanyakan transparansi dan keadilan alokasi uang rakyat tersebut, Kamis (3/9/2026).
Kedatangan para wartawan ini bertujuan menguliti mekanisme penetapan media penerima kerja sama. Pasalnya, anggaran fantastis dalam paket belanja jasa iklan, reklame, film, dan pemotretan tersebut disinyalir hanya diperuntukkan bagi media televisi, cetak, dan radio tertentu, hingga memicu tudingan diskriminasi terhadap media lokal lainnya.
Kedatangan awak media di BPKAD Rohil justru tak membuahkan hasil. Pejabat Bagian Umum BPKAD Rohil, Fauzi Amin, yang disebut-sebut bertanggung jawab atas teknis kegiatan tersebut, tidak berada di tempat.
Saat dikonfirmasi via WhatsApp, Fauzi Amin bergeming dengan alasan sibuk. Lewat perantara rekanan media bernama Handoko, ia hanya menyebutkan bahwa penjelasan telah disampaikan dalam pemberitaan sebelumnya—sebuah jawaban yang dinilai mengelak dan tidak profesional.
“Yang kami pertanyakan adalah mekanismenya! Anggaran publikasi ini menggunakan uang rakyat, jadi peruntukan dan proses pilih-pilih media harus dijelaskan secara terbuka,” tegas salah seorang wartawan di lokasi.
Para insan pers menuntut BPKAD Rohil membongkar dasar perhitungan angka Rp850 juta tersebut beserta kriteria pemilihan medianya. Jika ada dugaan penyimpangan atau ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi di lapangan, pihak berwenang didesak segera turun tangan melakukan penelusuran secara hukum.
Hingga berita ini diturunkan, BPKAD Rohil belum memberikan keterangan resmi secara langsung. Insan pers menegaskan bahwa transparansi penggunaan uang rakyat adalah harga mati, bukan sekadar janji di atas kertas.
(Redaksi)
