Jakarta (jejakriau.com)– Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) tengah menghadapi krisis demokrasi setelah Muhammad Syarif, Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Rokan Hilir (IPEMAROHIL) Jakarta, mengkritik keras Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Rokan Hilir. Syarif menuding Kadis PMD telah melanggar hak demokrasi akibat sikap arogan dan anti kritik yang diduga telah melakukan upaya pembungkaman kepada Presiden Hipemarohi Pekanbaru.
Dalam pesan yang diterima redaksi pada Selasa malam (11/03/2025), Syarif menegaskan, “Kadis PMD Rokan Hilir sudah mengangkangi hak-hak demokrasi warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.” Tindakan ini dianggapnya tidak sepele, mengingat peran penting mahasiswa sebagai agen kontrol sosial dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Menurut Syarif, sudah menjadi kewajiban setiap warga negara untuk menyuarakan aspirasi ketika ada hal-hal mencurigakan terjadi. Hipemarohi Pekanbaru selama ini telah memperjuangkan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di PMD Rokan Hilir, yang diduga penuh skandal.
Syarif berharap pihak Kepolisian Resor (Polres) Rokan Hilir akan memproses laporan ini dengan serius. “Kami berharap laporan ini diproses dengan serius,” pungkas Syarif, menekankan bahwa tindakan Kadis PMD Rohil telah melukai banyak pihak, terutama anggota Hipemarohi di seluruh Indonesia.
Hingga berita ini diterbitkan, sejumlah pihak terkait belum berhasil dihubungi untuk konfirmasi lebih lanjut.
